 |
| Erna (LBH Apik Jakarta) |
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Selain merusak linggkungan, aktifitas pertambangan di wilayah NTT juga merugikan perempuan dan anak-anak yang tinggal di sekitar pertambangan.
Demikian diungkapkan Erna dari LBH Apik Jakarta, dalam pertemuan dengan anggota DPD asal NTT, di ruang kerja DPD, Kamis (14/10/2010) siang.
"Kehadiran tambang di NTT menimbulkan konflik yang besar, terjadi kekerasan dan sangat merugikan perempuan dan anak. Perusahaan terkadang mempekerjakan anak dengan upah yang sangat rendah,” ungkap Erna.
Sementara itu, Valerianus Reku dari Komodo Dragon Foundation mengatakan, seharusya ada Perda di daerah untuk bisa mengatur lebih spesifik kegiatan pertambangan di NTT.
Dan, Marselinus Abi dari Formadda NTT menilai kegiatan pertambangan di NTT tidak memberi efek baik bagi masyarakat dan DPRD menutup mata. “Di TTU, anggota DPRD menggelar pansus untuk pennagulangan pertambangan, namun oknum anggota DPRD sendiri yang membawa investornya,” kritik Abi.
Untuk diketahui, 10 wakil rakyat NTT, Kamis (14/10/2010), mendatangi anggota DPD asal NTT terkait kegiatan pertambangan di Flores khususnya dan NTT pada umumnya. Wakil rakyat NTT itu diterima tiga anggota DPD asal NTT, yakni, Abraham Pauliyanto, Ema Babu Eha dan Sarah Lerrik Mbooeik di ruang kerja DPD, Jakarta, Kamis siang.
Sementara itu, wakil rakyat yang datang ke DPD itu yakni Abdul Latif (Manggarai) dan Marianus Kisman (Manggarai Timur) hadir didampingi Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda) NTT, yang dihadiri kordinator Yohanes Chirstoforus Tara, OFM, Thomas Suwarta (Sekjen Formada).
Hadir pula Mmarselinus Abi, Petrus Dabu, dan Yustianus Patris Pa’at serta Valerianus Reku dan Ghai Kunto dari Komodo Dragon Foundation dan Erna dari Apik Jakarta.
Komentar
Posting Komentar